Berita Pertanian: 19–24 Juni 2006

Deptan Temukan Formasi PPL Digusur Non-PPL (Kompas, Selasa 20 Juni 2006) Jakarta-Pemerintah merevitalisasi pertanian dengan mengangkat 3.000 petugas penyuluh lapangan tidak sepenuhnya didukung pemerintah daerah. Departemen Pertanian menemukan formasi PPL diambil oleh pemda dan mengisinya dengan tenaga kerja non-PPL. Tahun lalu misal telah diangkat PPL 3.000 orang di harapkan di isi oleh tenaga honorer tetapi malah di gunakan untuk pegawai lain. Dalam hal ini Mentan akan melaporkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Bila ternyata formasi PPL itu diisi oleh pegawai non-PPL, maka ia meminta agar pengangkatannya ditolak.
Pertanian Terpinggirkan, Lahan Menyempit (IndoPos, Rabu 21 Juni 2006) Makasar-Etty Puji Lestari, ekonom dari ISEI Cabang Jakarta menyodorkan data tentang kondisi pertanian di Indonesia selama 2001-2003. Dalam data itu, sekitar 610.595 hektare sawah telah bergeser menjadi kawasan permukiman dan kegiatan lain. Jumlah petani berdasar Sensus Pertanian 2003 meningkat dari 20,8 juta (1993) menjadi 25,4 juta (2002). Kepemilikan lahan oleh petani pun demikian, yakni tinggal 0,25 hektare per jiwa. Akibatnya, tingkat pendapatan petani terus menurun. Pendapatan semusim untuk padi hanya Rp 325 ribu hingga Rp 543.000 atau Rp 81,250 -Rp 135.000 per bulan. Pertanian terlihat dari kontribusi sektor tersebut terhadap PDB nasional. Yakni, pada Pelita I masih 33,69 persen dan seterusnya Pelita V sebesar 20,01 persen, tahun 2000 tinggal 14,01 persen, dan pada 2005 tinggal 13,4 persen.
Ekonom Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika PhD menyatakan sektor pertanian masih dikuasai oleh pelaku ekonomi di sektor hilir seperti pedagang, tengkulak, distributor, industri pengolahan, maupun investor yang tinggal di wilayah perkotaan. Selain itu, aksesibilitas ke permodalan sangat minim. Padahal, modal merupakan salah satu instrumen penting untuk menggerakkan kegiatan ekonomi pedesaan dan pertanian. Untuk menggeliatkan kembali sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang PDB nasional, Etty mengajukan beberapa saran. Misalnya, meningkatkan pembangunan pertanian ke pendekatan sistem agrobisnis yang memungkinkan meningkatkan pendapatan, menyerap tenaga kerja, merangsang tumbuhnya industri pengolahan; memberikan porsi yang cukup untuk peran teknologi dan informasi sektor pertanian; serta menciptakan kebijakan pembangunan pertanian yang berpihak kepada rakyat (petani).
Kebijakan tersebut meliputi kebijakan harga, pemasaran, dan struktural. Sedangkan kebijakan khusus adalah menyangkut pengaturan-pengaturan kelembagaan, baik yang langsung terdapat di sektor pertanian maupun yang berhubungan dengan sektor pertanian. Misalnya, land reform, penyuluhan pertanian. Ahmad Erani memberikan rekomendasi bahwa perlu penguatan kelembagaan keuangan (koperasi) di pedesaan. Selain itu, harus menjamin bahwa setiap pelaku ekonomi (petani) tidak dibebani dengan biaya transaksi yang besar. Misalnya, berwujud waktu pengurusan kredit yang lama (ongkos oportunitas), manipulasi bunga kredit (yang berasal dari skema kredit pemerintah), dan ketidakpastian waktu pengucuran kredit.
Gagal Panen di Cirebon dan Boyolali (Koran Tempo, Jumat 23 Juni 2006) Cirebon-Ribuan hektar sawah di kabupaten Cirebon terancam kekeringan. Jika hujan tidak turun dalam waktu dekat ini serta tidak ada penambahan debit air irigasi, diperkiraka tanaman akan mengalami puso dan tak mungkin di panen. Gagal panen juga menimpa ratusan hektar ladang tembakau di Boyolali akibat siraman hujan abu merapi. Untuk Kabupaten Cirebon saat ini tercatat tiga kecamatan area tanaman padinya terancam kekeringan yaitu Kapetakan (3 000 hektar), Gegesik (1.500 hektar) dan kecamatan Cirebon (300 hektar)
Ribuan Hektar Sawah Siap Panen Terendam (Kompas, Jumat 23 Juni 2006) Banjarmasin-Banjir di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, terus meluas. Hingga Kamis (22/6) banjir menggenangi ratusan rumah di Kecamatan Sungai Loban dan sedikitnya 1.200 hektar sawah di Kecamatan Kusan Hulu dan Kusan Hilir. Padahal, sebagian padi sudah siap panen. Kepala Subdinas Perlindungan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kalsel Ernawaty mengatakan, areal tanaman padi di Kusan Hulu dan Kusan Hilir yang dilanda banjir terancam rusak.Banjir sebelumnya juga menerjang Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Di daerah itu 800 hektar sawah siap panen terendam.
Ubah Pola Pertanian Sinjai (Koran Tempo, Sabtu 24 Juni 2006) Jakarta-Menhut mengusulkan masyarakat sinjai, sulsel mengubah polam pertanian dari tanaman berumur pendek ke tanaman kayu keras. Perubahan pola pertanian ini diperlukan agar daerah itu terhindar dari ancaman longsor. Karena 85 persen lahan di kabupaten sinjai merupakan area milik masyarakat yang sebagian besar tanaman berumur pendek. Menurut kaban hutan lindung dan hutan lindung dan hutan produksi di sulawesi hanya 27 persen padahal tutupan hutan yang aman minimal 30 persen.
Petani Mulai Lakukan Giliran Air (Republika, Sabtu 24 Juni 2006) Soreang- Ancaman kekeringan yang melanda ribuang hektare sawah di Kabupaten Bandung semakin terasa oleh para petani. Para petani juga khawatir sawahnya tidak terairi sehingga dapat menyebabkan gagal panen (puso). Tragisnya daerah yang mengalami kekeringan itu berada pada jalur irigasi. Puluhan petani di Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kab Bandung pada Kamis (22/6) melakukan penutupan pintu irigasi Induk Citarik dengan bambu. Ratusan hektar sawah di Kampung Sasakbubur, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas sudah terlihat mengering. Padahal, usia tanaman padi tersebut baru mencapai 20-30 hari. Dikhawatirkan, hal ini akan mengakibatkan puso.Terdapat 1.459 hektare sawah di tujuh kecamatan yang terancam kekeringan. Tujuh kecamatan itu adalah Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Cililin, Margaasih, Padalarang, Rancabali dan Majalaya.